BPK Ungkap Risiko KPBU SPAM Pekanbaru Minimal Rp.491 Miliar, Pemko Harus Buka Skenario Terburuk

PEKANBARU, SUARAXPOST — Risiko keuangan jangka panjang Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap potensi kewajiban masa depan minimal Rp491 miliar terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Risiko tersebut berkaitan dengan PDAM Tirta Siak. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Bagian 6.8, Pemko menjelaskan adanya potensi kewajiban apabila PDAM Tirta Siak mengalami cedera janji atau wanprestasi sesuai ketentuan perjanjian proyek.

Temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemko Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana kesiapan pemerintah daerah menghadapi risiko kontraktual bernilai ratusan miliar rupiah, dan bagaimana dampaknya terhadap ruang fiskal daerah apabila kewajiban tersebut benar-benar terpicu?

Catatan pentingnya, angka Rp491 miliar merupakan potensi kewajiban, bukan bukti bahwa kerugian sebesar itu telah terjadi. Namun, nilai tersebut cukup besar untuk menuntut penjelasan terbuka mengenai mekanisme kontrak, kemampuan keuangan PDAM, serta langkah antisipasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Potensi Rp491 Miliar, Apa yang Bisa Memicu Kewajiban?

Dalam skema KPBU, pembagian risiko dan tanggung jawab para pihak ditentukan oleh perjanjian. Karena itu, potensi kewajiban yang diungkapkan dalam laporan keuangan perlu dipahami berdasarkan ketentuan kontrak yang mendasarinya.

Persoalan utama yang perlu dijelaskan bukan semata-mata besarnya angka, melainkan kondisi yang dapat menyebabkan kewajiban tersebut muncul.

Apakah kewajiban baru berlaku jika PDAM Tirta Siak gagal memenuhi ketentuan pembayaran tertentu? Bagaimana mekanisme penetapan cedera janji? Siapa yang menanggung risiko pada setiap tahapan proyek? Dan apakah terdapat langkah korektif sebelum kewajiban pemerintah daerah harus dipenuhi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar masyarakat dapat memahami apakah risiko itu masih bersifat kontinjensi atau telah berkembang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Pemko Pekanbaru bersama manajemen PDAM Tirta Siak perlu memaparkan penjelasan berdasarkan dokumen perjanjian, bukan hanya menyampaikan besaran potensi kewajiban tanpa uraian mengenai pemicunya.

Kewajiban Regres Rp57,40 Miliar Juga Perlu Dijelaskan

Selain potensi kewajiban minimal Rp491 miliar, BPK mengungkap adanya kewajiban berdasarkan perjanjian regres dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) terkait pembiayaan infrastruktur yang telah terlaksana sebesar Rp57,40 miliar per 30 September 2024.

Nilai tersebut perlu dibaca secara terpisah dari potensi kewajiban Rp491 miliar. Keduanya memiliki dasar dan konteks yang berbeda sehingga tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai kerugian daerah atau dianggap sebagai kewajiban yang telah jatuh tempo tanpa pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen terkait.

Publik membutuhkan penjelasan mengenai status kewajiban regres tersebut, mekanisme pembayaran atau penyelesaiannya, serta bagaimana kewajiban itu dicatat dan diperhitungkan dalam perencanaan keuangan daerah.

Pemko juga perlu memastikan bahwa informasi mengenai kewajiban yang telah ada dan risiko yang mungkin timbul di masa depan disajikan secara jelas agar masyarakat dapat menilai kondisi fiskal pemerintah daerah secara lebih utuh.

Penyertaan Modal Rp161,962 Miliar hingga 2028

Laporan keuangan Pemko turut menyebut ketentuan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Siak sebesar Rp161,962 miliar secara bertahap menjelang 2028.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan penanggung jawab proyek KPBU serta pembangunan unit distribusi air minum.

Penyertaan modal ini tidak otomatis merupakan kerugian atau pembayaran atas potensi kewajiban Rp491 miliar. Namun, nilainya tetap perlu dijelaskan dalam konteks kebutuhan pendanaan proyek, kondisi keuangan PDAM, dan komitmen pemerintah daerah untuk beberapa tahun ke depan.

Pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana tahapan penyertaan modal ditetapkan, apa indikator keberhasilan penggunaan dana, dan bagaimana Pemko memastikan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan kemampuan APBD.

Pemerintah daerah juga perlu menerangkan apakah telah dilakukan analisis skenario keuangan apabila pendapatan PDAM tidak sesuai proyeksi atau risiko kontraktual meningkat.

Jangan Sampai Risiko Kontrak Menjadi Beban Fiskal Tanpa Antisipasi

Potensi kewajiban jangka panjang perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi ruang gerak anggaran daerah apabila pada kemudian hari harus dipenuhi. Dalam situasi demikian, pemerintah perlu menyesuaikan prioritas belanja dengan kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

Namun, dampak tersebut tidak dapat dipastikan hanya dari angka potensi kewajiban. Penilaiannya membutuhkan informasi mengenai syarat kontrak, kemampuan keuangan PDAM, jadwal pembayaran, skenario risiko, dan mekanisme penjaminan yang berlaku.

Karena itu, pengawasan terhadap proyek KPBU SPAM seharusnya tidak berhenti pada pencatatan dalam laporan keuangan. Pemko perlu memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara terukur, dievaluasi secara berkala, dan dijelaskan kepada publik melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi tersebut penting agar masyarakat mengetahui apakah proyek berjalan sesuai rencana, bagaimana kewajiban masing-masing pihak dikelola, serta apa langkah yang disiapkan jika terjadi perubahan kondisi keuangan.

Pertanyaan Publik untuk Pemko dan PDAM Tirta Siak

Berdasarkan pengungkapan dalam laporan keuangan, sejumlah pertanyaan perlu dijawab oleh Pemko Pekanbaru dan manajemen PDAM Tirta Siak:

Apa kondisi kontraktual yang dapat memicu potensi kewajiban minimal Rp491 miliar?

Bagaimana pembagian risiko dan tanggung jawab antara Pemko, PDAM Tirta Siak, dan pihak lain dalam perjanjian KPBU SPAM?

Bagaimana status kewajiban regres Rp57,40 miliar kepada PT PII yang disebut dalam laporan per 30 September 2024?

Bagaimana tahapan dan dasar perhitungan penyertaan modal Rp161,962 miliar hingga 2028?

Apakah telah disusun analisis risiko fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktual?

Bagaimana Pemko memastikan informasi mengenai potensi kewajiban dan komitmen pendanaan tercermin secara memadai dalam perencanaan anggaran daerah?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dibutuhkan untuk membedakan risiko yang masih bersifat potensial, kewajiban yang sudah tercatat, dan kewajiban yang benar-benar telah jatuh tempo.

SuaraXPost Mendorong Transparansi Risiko Fiskal

SuaraXPost memandang pengungkapan risiko KPBU SPAM ini perlu menjadi momentum bagi Pemko Pekanbaru untuk memperkuat keterbukaan informasi mengenai proyek infrastruktur dan komitmen keuangan jangka panjang.

Besarnya angka potensi kewajiban tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kerugian atau pelanggaran hukum. Namun, pemerintah daerah tetap perlu memberikan penjelasan yang memadai agar risiko tersebut dapat diawasi secara terbuka.

SuaraXPost membuka ruang konfirmasi kepada Wali Kota Pekanbaru, Sekretaris Daerah, BPKAD, Inspektorat Daerah, Direktur PDAM Tirta Siak, serta pihak terkait mengenai dasar kontraktual potensi kewajiban Rp491 miliar, status kewajiban regres Rp57,40 miliar, dan rencana penyertaan modal Rp161,962 miliar.

Keterangan resmi beserta dokumen pendukung yang dapat dibuka kepada publik akan menjadi bagian penting untuk melengkapi pemberitaan ini secara berimbang.

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025, Catatan atas Laporan Keuangan Bagian 6.8.

Catatan redaksi: Potensi kewajiban kontraktual tidak sama dengan kerugian yang telah terjadi. Status, pemicu, dan besaran kewajiban harus dipahami berdasarkan perjanjian dan dokumen pendukung yang relevan.