BPK Soroti Trucking PT BSP: Selisih Harga Rp.43,28 Miliar dan Dasar Negosiasi Dipertanyakan

SIAK — Ketika jalur pipa pengangkutan minyak PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) mengalami gangguan dan perusahaan harus mengandalkan jalur darat, biaya transportasi minyak mentah justru menjadi sorotan serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan operasional PT BSP Tahun 2024 sampai Semester I 2025, BPK menemukan jasa trucking minyak mentah dari GS Zamrud menuju Terminal Buatan dinilai lebih mahal Rp.43,285 miliar dibandingkan kontrak sejenis.

Temuan itu tidak berdiri sendiri.

BPK juga menemukan PT BSP belum memiliki standar harga dan analisis pekerjaan jasa trucking, termasuk belum tersedianya kertas kerja yang memadai mengenai komponen pembentuk harga sebagai dasar melakukan negosiasi.

Dua temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar: bagaimana PT BSP memastikan harga yang dibayarkan dalam kondisi emergency benar-benar wajar dan efisien?

Ketika Pipa Bermasalah, Truk Menjadi Andalan

Gangguan pada shipping line memaksa PT BSP mencari alternatif untuk mempertahankan pengangkutan minyak mentah. Salah satu pilihan yang digunakan adalah pengangkutan menggunakan armada truk tangki dari GS Zamrud menuju Terminal Buatan.

Dalam situasi darurat, penggunaan trucking memang menjadi salah satu solusi untuk menjaga agar produksi minyak tetap dapat diangkut.

Namun kondisi emergency ternyata membawa persoalan lain.

BPK membandingkan kontrak jasa trucking PT BSP dengan kontrak sejenis pada perusahaan migas lain. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, terdapat selisih harga yang dinilai lebih tinggi mencapai Rp.43.285.286.136,30.

Nilai ini bukan angka kecil.

Di tengah tekanan biaya operasional akibat gangguan shipping line, selisih puluhan miliar rupiah tersebut menjadi salah satu poin paling mencolok dalam LHP BPK.

Standar Harga Belum Ada

Yang membuat temuan ini semakin serius adalah kondisi internal yang ditemukan BPK.

PT BSP belum mempunyai standar harga dan analisis pekerjaan jasa trucking untuk transportasi minyak mentah.

Selain itu, BPK menemukan belum terdapat kertas kerja mengenai komponen pembentuk harga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses negosiasi.

Artinya, persoalan yang disorot bukan hanya pada hasil akhir harga kontrak.

BPK juga mempertanyakan proses pembentukan harga sebelum kontrak disepakati.

Dalam kegiatan pengadaan jasa, standar harga dan analisis komponen biaya memiliki peran penting untuk mengukur kewajaran penawaran. Tanpa dasar yang memadai, perusahaan menghadapi risiko kesulitan membuktikan bahwa harga yang dinegosiasikan telah melalui perhitungan yang cukup.

Dalam kasus trucking PT BSP, persoalan tersebut menjadi lebih penting karena pengadaan dilakukan dalam situasi emergency dengan nilai kontrak yang besar.

Emergency Bukan Berarti Harga Tak Perlu Dikendalikan

Kondisi darurat memang membutuhkan keputusan cepat.

Perusahaan tidak selalu memiliki waktu panjang untuk menjalankan proses seperti dalam kondisi normal. Produksi harus tetap bergerak dan minyak yang telah dihasilkan harus tetap memiliki jalur pengangkutan.

Namun, kecepatan pengambilan keputusan tetap harus berjalan bersama prinsip efisiensi dan pengendalian biaya.

Di sinilah titik kritis yang disorot BPK.

Jika PT BSP belum memiliki standar harga trucking dan kertas kerja pembentuk harga sebagai dasar negosiasi, lalu pertanyaannya menjadi:

Berapa sebenarnya harga yang dianggap wajar?

Bagaimana angka tersebut dihitung?

Siapa yang melakukan verifikasi?

Dan atas dasar apa manajemen menyatakan harga yang disepakati sudah ekonomis?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah BPK menghitung selisih harga Rp43,285 miliar dibandingkan kontrak sejenis.

Selisih Rp.43,28 Miliar, Siapa Menentukan Harga?

BPK menggunakan kontrak sejenis sebagai bahan pembanding dalam pemeriksaannya.

Hasilnya, biaya trucking PT BSP dari GS Zamrud ke Terminal Buatan dinilai lebih mahal Rp.43,285 miliar.

Temuan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh pembayaran jasa trucking merupakan tindak pidana atau kerugian negara. LHP BPK yang menjadi dasar pemberitaan ini merupakan pemeriksaan atas pengelolaan operasional dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, temuan tersebut secara jelas menunjukkan adanya persoalan kewajaran harga dan kelemahan dalam dasar pembentukan harga yang perlu dijelaskan kepada publik.

Apalagi, BPK tidak hanya menemukan adanya selisih harga, tetapi juga mencatat belum tersedianya instrumen internal yang memadai untuk menjadi pegangan dalam negosiasi.

Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan semata-mata, “mengapa mahal?”

Tetapi juga, “bagaimana harga itu ditentukan?”

Kontrak Sejenis Menjadi Pembanding

Perbandingan dengan kontrak sejenis menjadi bagian penting dalam temuan BPK.

Jika suatu jasa menggunakan jenis armada, kapasitas, dan karakteristik pekerjaan yang dapat diperbandingkan, maka perbedaan harga perlu memiliki penjelasan yang rasional dan terdokumentasi.

Perbedaan dapat saja terjadi karena sejumlah faktor, seperti kondisi medan, jarak, volume pekerjaan, risiko operasional, fasilitas pendukung, atau kondisi emergency.

Namun faktor-faktor tersebut perlu dihitung dan menjadi bagian dari dasar pembentukan harga.

Justru di sinilah BPK menemukan kelemahan.

PT BSP belum memiliki standar harga dan kertas kerja pembentuk harga yang memadai sebagai dasar negosiasi.

Karena itu, manajemen PT BSP perlu menjelaskan kepada publik dan pemegang saham faktor-faktor apa yang menyebabkan biaya trucking dari GS Zamrud ke Terminal Buatan lebih tinggi dibandingkan kontrak yang digunakan sebagai pembanding oleh BPK.

Dari Pipa ke Truk, Dari Truk ke Ratusan Miliar Biaya

Temuan trucking ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan lebih besar yang terjadi di PT BSP.

Gangguan shipping line menyebabkan perusahaan harus mencari jalur alternatif pengangkutan minyak.

Alternatif itu membutuhkan biaya.

Ketika biaya alternatif meningkat, perusahaan harus memastikan setiap kontrak emergency tetap memiliki dasar harga yang wajar.

Jika tidak, kondisi darurat berpotensi menjadi pintu masuk membengkaknya biaya operasional.

Rantai persoalannya menjadi jelas:

Shipping line terganggu.

Minyak harus diangkut dengan moda alternatif.

Trucking digunakan dalam skala besar.

Kontrak emergency bernilai besar berjalan.

BPK menemukan selisih harga Rp43,285 miliar.

Dan perusahaan belum memiliki standar harga serta kertas kerja pembentuk harga yang memadai.

Rangkaian inilah yang membuat temuan tersebut layak mendapat perhatian serius.

PT BSP Perlu Memberikan Penjelasan

Pihak PT BSP tentu memiliki hak untuk menjelaskan konteks di balik perbedaan harga yang ditemukan BPK.

Ada kemungkinan perusahaan memiliki pertimbangan teknis dan operasional tertentu yang membedakan kontraknya dengan kontrak pembanding.

Penjelasan tersebut penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh dan tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi.

Namun, penjelasan itu perlu menjawab substansi temuan BPK.

Di antaranya:

Apa dasar penetapan harga jasa trucking dari GS Zamrud ke Terminal Buatan?

Mengapa PT BSP belum memiliki standar harga jasa trucking?

Siapa yang menyusun perhitungan harga perkiraan atau dasar negosiasi?

Komponen biaya apa saja yang menyebabkan harga lebih tinggi?

Apakah faktor jarak, risiko, kondisi jalan, volume, atau situasi emergency telah dihitung secara tertulis?

Mengapa tidak tersedia kertas kerja pembentuk harga yang memadai?

Apakah manajemen telah melakukan evaluasi internal setelah menerima temuan BPK?

Apa tindak lanjut PT BSP atas rekomendasi BPK terkait temuan tersebut?

Bukan Sekadar Angka

Angka Rp43,285 miliar pada akhirnya bukan sekadar selisih dalam sebuah tabel pemeriksaan.

Di balik angka tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang tata kelola biaya perusahaan.

Dalam situasi ketika PT BSP menghadapi gangguan transportasi minyak dan tekanan terhadap biaya operasional, setiap keputusan pengadaan memiliki dampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Karena itu, publik berhak mengetahui apakah mekanisme pembentukan harga sudah cukup kuat.

Sebab ketika sebuah perusahaan mengeluarkan dana besar dalam kondisi emergency, yang dibutuhkan bukan hanya keputusan cepat.

Yang lebih penting adalah kemampuan membuktikan bahwa keputusan cepat tersebut tetap efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan BPK tentang trucking GS Zamrud–Terminal Buatan kini meninggalkan satu pertanyaan utama:

Jika PT BSP belum memiliki standar harga dan dasar pembentukan harga yang memadai, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan untuk mengangkut minyak dalam kondisi emergency benar-benar merupakan harga yang paling wajar?

Jawaban atas pertanyaan itu kini berada di tangan manajemen PT BSP, pemegang saham, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK.