Gelap Bertahun-tahun, Warga Bukit Batu Pertanyakan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

SuaraXPost - SUNGAI PAKNING— Ruas Jalan Jenderal Sudirman yang menghubungkan Desa Sei Selari, Batang Duku, Buruk Bakul, Bukit Batu hingga Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, masih gelap gulita pada malam hari. Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur strategis tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan memicu keresahan masyarakat.

Pantauan di lapangan menunjukkan sebagian besar titik di jalur utama antar desa itu tidak memiliki lampu penerangan memadai. Jarak pandang terbatas, risiko kecelakaan meningkat, dan rasa aman warga yang melintas — terutama pengendara roda dua — semakin tergerus.

Tokoh masyarakat Kecamatan Bukit Batu, berinisial M, menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan menyangkut hak publik yang bersumber dari pajak.

“Setiap bulan masyarakat membayar Pajak Penerangan Jalan melalui rekening listrik. Tapi jalan utama justru gelap bertahun-tahun. Ini hak warga yang belum terpenuhi,” ujarnya.

Ia juga menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih serius terhadap wilayah Sei Pakning dan sekitarnya, mengingat jalur tersebut merupakan akses vital yang kerap dilalui pejabat dan anggota dewan.

“Hampir semua pejabat melewati jalur ini. Tapi hak dasar warga atas penerangan belum juga terealisasi,” tambahnya.

Hak Publik Yang di atur Oeh Undang - Undang

Secara regulasi, penyediaan penerangan jalan merupakan kewajiban pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam:

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait kewajiban penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai sumber pembiayaan PJU.

Dengan dasar tersebut, masyarakat memiliki legitimasi untuk menuntut manfaat nyata dari pajak yang telah dibayarkan secara rutin.

Tokoh masyarakat lainnya, B, menilai persoalan ini membutuhkan komitmen kebijakan yang lebih kuat.

“Kalau pajak dipungut rutin, maka pelayanan juga harus dirasakan. Jangan sampai hak masyarakat terus tertunda,” tegasnya.

Ketua Laskar Melayu Bengkalis turut angkat bicara dan menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya keseriusan dalam penyelesaian masalah di tingkat wilayah.

“Persoalan ini sepertinya tidak ada penyelesaian. Tidak ada tanggapan sama sekali. Semua hanya berharap pada dana pemerintah, padahal masyarakat tetap membayar pajaknya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal anggaran, melainkan menyangkut integritas dan keberanian kepemimpinan.

“Ini sebenarnya soal integritas pemimpin di Kecamatan Bukit Batu — berani atau tidak menyelesaikan permasalahan ini. Kalau terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat bisa hilang,” tegasnya.

Camat Bukit Batu menyampaikan bahwa aspirasi warga telah diteruskan ke instansi teknis di tingkat kabupaten.

“Aspirasi sudah kami sampaikan ke dinas terkait. Realisasinya berada di kewenangan kabupaten dan menyesuaikan ketersediaan anggaran,” jelasnya.

Namun demikian, masyarakat berharap DPRD dari daerah pemilihan setempat dapat lebih aktif mengawal persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut.

“Kami memilih wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan warga. Harapan kami, ada langkah nyata dan pengawalan serius,” ujar seorang warga.

Jalan Jenderal Sudirman merupakan urat nadi penghubung antar desa di Kecamatan Bukit Batu. Jalur ini menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, distribusi barang, hingga pelayanan publik.

Minimnya penerangan tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Kondisi gelap berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menantikan realisasi nyata di lapangan demi terciptanya rasa aman dan nyaman saat melintas pada malam hari.