15.898 Keluarga Masuk DTKS, Mengapa Target Bantuan Sosial Bengkalis Tetap Gagal ?

BENGKALIS – Di balik laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, tersimpan sebuah fakta yang layak menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masyarakat.

Jumlah usulan warga yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melonjak drastis. Jika pada tahun 2021 jumlah usulan hanya 6.411 kepala keluarga, maka pada tahun 2022 melonjak menjadi 15.898 kepala keluarga.

Kenaikan hampir 150 persen dalam satu tahun itu menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kesejahteraan sosial di Bengkalis belum sepenuhnya terselesaikan.

Ironisnya, di tengah lonjakan jumlah warga yang masuk basis data kesejahteraan tersebut, target bantuan sosial yang ditetapkan Dinas Sosial justru tidak tercapai.

Laporan kinerja mencatat target cakupan bantuan sosial bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 87 persen. Namun realisasinya hanya mencapai 81,83 persen.

Artinya, semakin banyak masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan bantuan, tetapi kemampuan pemerintah menjangkau seluruh sasaran belum mampu mengikuti laju pertumbuhan kebutuhan tersebut.

Kondisi ini semakin menarik dicermati karena anggaran yang dikelola untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mencapai lebih dari Rp33 miliar dengan tingkat serapan mendekati 98 persen.

Secara administrasi, angka tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran yang sangat tinggi. Namun secara substansi muncul pertanyaan: mengapa target penerima bantuan masih gagal dicapai?

Dalam laporan tersebut, Dinas Sosial menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah PPKS menjadi penyebab utama tidak tercapainya target. Jumlah PPKS tercatat naik dari sekitar 50 ribu keluarga pada tahun 2021 menjadi lebih dari 68 ribu keluarga pada tahun 2022.

Penjelasan tersebut justru membuka pertanyaan yang lebih besar.

Apakah lonjakan itu mencerminkan meningkatnya kemiskinan dan kerentanan sosial masyarakat Bengkalis?

Ataukah selama ini terdapat puluhan ribu warga miskin yang belum pernah masuk dalam basis data pemerintah sehingga baru teridentifikasi setelah proses verifikasi dan validasi dilakukan lebih intensif?

Jika skenario pertama yang terjadi, maka efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Namun jika skenario kedua yang terjadi, maka pemerintah daerah perlu menjelaskan mengapa ribuan warga yang berhak memperoleh bantuan baru terdata belakangan.

Persoalan data sosial bukan sekadar urusan administrasi. Dari data itulah seluruh bantuan pemerintah disalurkan. Kesalahan atau keterlambatan pendataan dapat berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, lonjakan DTKS tahun 2022 bukan sekadar angka statistik. Ia bisa menjadi indikator penting mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Bengkalis yang sesungguhnya. buatkan gambar nya jelas dan menarik di lihar

Publik kini menunggu penjelasan lebih rinci dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengenai penyebab melonjaknya jumlah warga yang masuk DTKS serta strategi yang akan dilakukan agar target bantuan sosial benar-benar mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.**sya