“Sorotan pada Kwitansi Bimtek, Laskar Melayu RMRB Tegaskan Masih Tahap Penelusuran”

BENGKALIS – Dugaan adanya kegiatan fiktif kembali mencuat ke permukaan publik setelah beredarnya sebuah kwitansi yang mengatasnamakan Forum Wartawan Kejaksaan Negeri Bengkalis (FORWARI). Dokumen tersebut mencantumkan nilai pembayaran sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepatuhan Hukum dalam Program Jaga Desa.

Kwitansi itu disebut berkaitan dengan Pemerintah Desa Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, dengan tanggal yang tertera pada akhir Desember 2019. Namun, kejelasan pelaksanaan kegiatan tersebut kini mulai dipertanyakan.

Sejumlah sumber menyebutkan tidak adanya aktivitas nyata yang dapat dikonfirmasi terkait kegiatan dimaksud. Hal ini memunculkan dugaan bahwa dokumen tersebut berpotensi mengarah pada praktik kegiatan fiktif.

Menanggapi temuan ini, Laskar Melayu RMRB menegaskan akan terus menelusuri dan mengumpulkan data serta informasi yang akurat.

“Kami masih mendalami. Prinsip kami jelas, tidak ingin berspekulasi. Tapi jika ada indikasi pelanggaran, tentu harus diungkap secara terang,” ujar salah satu perwakilan.

Perwakilan Laskar Melayu RMRB menyatakan pihaknya masih mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak ingin terburu-buru menyimpulkan.

“Kami fokus mengumpulkan fakta dan berharap semua pihak dapat memberikan keterangan yang jelas agar informasi ini tidak menjadi simpang siur,” ujarnya

Pendalaman Informasi Terus Berlanjut

Laskar Melayu RMRB menyatakan komitmennya untuk menggali fakta lebih dalam, termasuk membuka kemungkinan meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan atau hanya sebatas administrasi di atas kertas.

Selain itu, mereka juga berharap adanya keterbukaan dari pihak terkait agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban

Kasus dugaan kwitansi kegiatan fiktif ini menjadi cermin penting bagi tata kelola anggaran di tingkat lokal. Di era keterbukaan informasi, setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.

Langkah Laskar Melayu RMRB yang terus menggali informasi menunjukkan bahwa kontrol sosial masih berjalan. Namun, ini juga menjadi ujian bagi semua pihak—apakah berani terbuka atau memilih diam.

Jika benar terjadi pelanggaran, maka ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan persoalan serius yang menyangkut integritas. Sebaliknya, jika tidak terbukti, maka klarifikasi terbuka adalah keharusan untuk menjaga kepercayaan publik.

SuaraXpost menilai, kunci dari persoalan ini adalah satu: kejujuran dan transparansi. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan terus tergerus. SuaraXpost mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengajak semua pihak untuk menahan diri dari spekulasi. Klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam dokumen sangat diharapkan guna menjaga transparansi serta kepercayaan publik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang namanya tercantum dalam dokumen, termasuk perwakilan FORWARI dan Pemerintah Desa Sungai Selari, belum memberikan keterangan resmi.

Redaksi SuaraXpost telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Apabila terdapat klarifikasi atau penjelasan resmi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari hak jawab sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.