TAK KUNJUNG ADA KEJELASAN, LASKAR MELAYU RMRB RIAU DESAK KAPOLDA DAN KAJARI BENGKALIS TINDAK LANJUT DUGAAN PERMASALAHAN TAMBAK UDANG DI KABUPATEN BENGKALIS

BENGKALIS – Persoalan aktivitas tambak udang yang kian marak di wilayah pesisir Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Laskar Melayu Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (RMRB) Provinsi Riau meminta perhatian serius Kapolda Riau dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

Desakan ini muncul menyusul belum adanya kejelasan informasi mengenai hasil maupun perkembangan penegakan hukum atas persoalan tambak udang yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik dan diberitakan oleh SuaraXPost.

Laskar Melayu RMRB Provinsi Riau menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Apalagi, aktivitas tambak udang yang berkembang di kawasan pesisir perlu mendapat pengawasan serius, terutama apabila terdapat dugaan pembukaan lahan, perubahan fungsi kawasan, maupun aktivitas usaha yang berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem mangrove.

MINTA KAPOLDA RIAU TURUN MEMBERIKAN ATENSI

Laskar Melayu RMRB Provinsi Riau secara khusus meminta Kapolda Riau agar memberikan atensi terhadap persoalan tersebut dengan mendorong jajaran kepolisian melakukan penelusuran secara menyeluruh.

Menurut Laskar Melayu RMRB, apabila sebelumnya telah terdapat laporan, pengaduan, maupun informasi dugaan pelanggaran hukum terkait aktivitas tambak udang tersebut, maka perlu ada kejelasan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan aparat penegak hukum.

"Kami meminta Kapolda Riau memberikan perhatian serius. Jangan sampai persoalan yang menyangkut lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat pesisir ini terus bergulir tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penanganannya," demikian sikap Laskar Melayu RMRB Provinsi Riau.

KAJARI BENGKALIS DIMINTA KAWAL ASPEK PENEGAKAN HUKUM

Selain meminta perhatian Kapolda Riau, Laskar Melayu RMRB Provinsi Riau juga meminta Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis agar memberikan perhatian terhadap aspek penegakan hukum sesuai kewenangan institusinya.

Laskar Melayu RMRB berharap koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, serta instansi teknis terkait dapat berjalan secara profesional apabila ditemukan indikasi tindak pidana maupun pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan persoalan ini juga perlu memperhatikan status lahan, legalitas perizinan usaha, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta kemungkinan adanya dampak terhadap kawasan mangrove dan lingkungan pesisir.

JANGAN SAMPAI PERSOALAN LINGKUNGAN HANYA BERHENTI PADA PEMBERITAAN

Bagi Laskar Melayu RMRB Provinsi Riau, persoalan tambak udang di Bukit Batu bukan semata-mata menyangkut aktivitas investasi atau pengembangan usaha perikanan. Lebih dari itu, terdapat kepentingan masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan yang harus dilindungi.

Mangrove memiliki fungsi penting dalam menjaga garis pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai biota laut, serta menopang kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sumber daya pesisir.

Karena itu, setiap kegiatan usaha yang berpotensi memengaruhi kawasan tersebut harus dipastikan memenuhi seluruh ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.

Laskar Melayu RMRB menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghambat investasi maupun aktivitas usaha masyarakat. Namun, investasi harus berjalan sesuai aturan, tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, dan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat setempat.

TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN HUKUM MENJADI TUNTUTAN

Laskar Melayu RMRB Provinsi Riau berharap Kapolda Riau, Kajari Bengkalis, serta instansi lingkungan hidup terkait dapat memberikan perhatian dan penjelasan mengenai perkembangan penanganan persoalan tambak udang di kabuapten Bengkalis khsusu nya Kecamatan Bukit Batu.

Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani secara objektif, transparan, dan profesional. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, hal tersebut juga perlu dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta hukum.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran, proses penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.

Laskar Melayu RMRB Provinsi Riau menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur organisasi, komunikasi kelembagaan, serta penyampaian aspirasi kepada instansi berwenang.

Jangan sampai persoalan yang menyangkut kelestarian lingkungan dan masa depan masyarakat pesisir hanya menjadi perhatian sesaat, kemudian hilang tanpa kejelasan. Penegakan hukum harus memberikan kepastian, bukan sekadar janji penanganan.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan kelanjutan dari laporan sebelumnya mengenai perkembangan aktivitas tambak udang di Kecamatan Bukit Batu. Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi mengenai perkembangan maupun hasil penanganan persoalan tersebut dari aparat penegak hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polda Riau, Kejaksaan Negeri Bengkalis, instansi terkait, serta pihak pengelola tambak udang.