Dana Bermasa Jadi Sorotan PW MOI Bengkalis, Sejumlah Program Desa di Bengkalis Disebut Terkendala Akibat Keterbatasan Anggaran

BENGKALIS – Program Bermasa (Bermarwah, Maju dan Sejahtera) yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali menjadi perhatian publik. Di sejumlah desa, berbagai kegiatan yang bersumber dari Dana Bermasa dilaporkan mengalami kendala pelaksanaan akibat keterbatasan anggaran yang diterima pemerintah desa.

Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, Program Bermasa dikenal luas dengan slogan bantuan hingga Rp1 miliar per desa. Program tersebut digadang-gadang sebagai upaya percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik. Baca Juga Link Berita ini Ketua DPD PW MOI Bengkalis Pertanyakan Penyaluran Dana Bermasa Pada Tahun 2024 - 2025 Masih Menjadi Warisan", ini Jawaban PJ Kepala Desa Meskom - Risatu.com,

SK Sudah Terbit Sejak 2024, Bantuan Rehab Rumah Belum Jalan, Warga Meskom Kecewa - MITRA TERKINI

Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah pihak menilai bahwa besaran dana yang diterima masing-masing desa tidak sepenuhnya sama dan bergantung pada mekanisme penganggaran serta kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan melalui musyawarah desa.

Akibatnya, beberapa kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan desa harus mengalami penyesuaian, penundaan bahkan belum dapat direalisasikan secara maksimal. Salah satu kegiatan yang banyak disebut terdampak adalah program bantuan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai desa di Kabupaten Bengkalis, terdapat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah masuk dalam daftar penerima bantuan melalui Surat Keputusan (SK), namun realisasi pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait keberlanjutan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak sedikit warga yang mengaku telah mengikuti proses pendataan, verifikasi hingga musyawarah desa, namun masih menunggu kepastian pelaksanaan bantuan yang dijanjikan.

Sorotan terhadap Dana Bermasa semakin menguat setelah muncul berbagai informasi dari sejumlah pemerintah desa yang mengaku masih harus menyelesaikan program-program tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 disebut belum dapat direalisasikan secara penuh karena masih adanya keterbatasan maupun keterlambatan penyaluran anggaran.

Bahkan terdapat pemerintah desa yang mengakui masih mengerjakan program lama yang belum tuntas, termasuk sejumlah kegiatan bantuan sosial dan pembangunan yang telah ditetapkan melalui keputusan pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya terjadi pada satu desa, melainkan menjadi tantangan yang dirasakan oleh berbagai desa di Kabupaten Bengkalis.

Sorotan terhadap realisasi Dana Bermasa juga sebelumnya pernah mencuat dalam pemberitaan media yang mengangkat pertanyaan mengenai penyaluran Dana Bermasa Tahun 2024–2025 di salah satu desa di Kabupaten Bengkalis. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan adanya pengakuan pemerintah desa yang masih berupaya menyelesaikan sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Dalam pemberitaan itu, pemerintah desa mengakui masih melanjutkan berbagai program lama yang belum terselesaikan. Bahkan terdapat informasi mengenai bantuan rehabilitasi rumah layak huni yang telah masuk dalam daftar penerima melalui Surat Keputusan (SK), namun realisasinya belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kesinambungan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Informasi tersebut dinilai relevan dengan kondisi yang terjadi di sejumlah desa lainnya. Pasalnya, beberapa pemerintah desa mengakui bahwa terdapat kegiatan yang telah direncanakan melalui musyawarah desa dan bahkan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), namun realisasinya masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Kondisi ini memunculkan harapan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menyampaikan data realisasi Dana Bermasa secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi maupun spekulasi di tengah publik.

Salah seorang anggota PW-MOI Kabupaten Bengkalis menilai perlu adanya transparansi yang lebih terbuka terkait pengalokasian Dana Bermasa kepada seluruh desa di Kabupaten Bengkalis.

Menurutnya, berdasarkan data APBDes yang tersedia, desa-desa di Kabupaten Bengkalis termasuk memiliki kemampuan anggaran yang cukup besar dibandingkan sejumlah daerah lain di Provinsi Riau. Bahkan terdapat desa yang memiliki APBDes mendekati Rp4 miliar per tahun.

Ia menyebut bahwa sejak masa kepemimpinan Penjabat Bupati Bengkalis hingga saat ini, alokasi anggaran desa di Kabupaten Bengkalis tergolong besar. Namun demikian, masyarakat masih mempertanyakan realisasi Program Bermasa yang selama ini dikenal luas dengan konsep bantuan Rp1 miliar per desa.

"Program Bermasa selama ini dikenal masyarakat sebagai program Rp1 miliar per desa. Namun berdasarkan data yang kami pelajari, besaran dana yang diterima desa tidak seluruhnya mencapai angka tersebut. Ada desa yang menerima sekitar Rp750 juta dan ada pula yang menerima jumlah berbeda sesuai alokasi serta kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Menurutnya, perbedaan nilai anggaran tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan pemerintah desa bersama masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial hingga program rehabilitasi rumah layak huni yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai besaran anggaran yang dialokasikan, jumlah yang telah direalisasikan, serta kendala yang menyebabkan sebagian program belum dapat berjalan sesuai rencana.

"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui program Rp1 miliar per desa, sementara di lapangan masih ada kegiatan yang tertunda atau belum terlaksana karena keterbatasan anggaran. Perlu ada keterbukaan agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya," katanya.

Sementara itu, sejumlah perangkat desa yang ditemui media mengakui bahwa keterlambatan maupun keterbatasan pencairan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Meski demikian, pemerintah desa tetap berupaya menjalankan program prioritas sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

Di sisi lain, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai realisasi Dana Bermasa sejak program tersebut dijalankan. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program juga dinilai penting agar tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara optimal.

Transparansi mengenai besaran alokasi Dana Bermasa yang diterima masing-masing desa, jumlah yang telah dicairkan, serta kegiatan yang telah direalisasikan dinilai menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sejumlah pihak juga berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Bermasa dapat dilakukan secara berkala. Selain untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, langkah tersebut juga dinilai penting guna memastikan program unggulan daerah yang selama ini dikenal dengan slogan "Rp1 miliar per desa" benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa di seluruh Kabupaten Bengkalis.

Masyarakat juga berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat membuka data realisasi Dana Bermasa secara rinci kepada publik, termasuk besaran alokasi yang diterima setiap desa, jumlah yang telah dicairkan, program yang telah direalisasikan, serta kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian informasi mengenai pelaksanaan program unggulan daerah tersebut.

Dengan besarnya harapan masyarakat terhadap Program Bermasa, keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa di seluruh Kabupaten Bengkalis.